Rabu, 15 April 2015

PEMANFAATAN TEKNOLOGI GUNA MEMPERCEPAT LAYANAN PUBLIK


Penggunaan teknologi dapat mempercepat kinerja pelayan publik di lingkungan Pemprov Jatim dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se Jatim. Karena dengan teknologi, pemerintah bisa memberikan pelayanan publik yang baik, cepat, jelas, serta bisa menjangkau banyak orang. Begitu juga dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus profesional, mengerti dan bisa mengoperasikan teknologi informasi dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayanan masyarakat.

“Menjadi kebutuhan pemerintah untuk bisa memberikan pelayanan yang baik, cepat, dan jelas, sekaligus bisa menjangkau banyak orang. Salah satunya dengan menggunakan teknologi. Teknologi lah yang membuat pelayanan publik menjadi cepat,” kata Wakil Gubernur Jawa Timur, H Saifullah Yusuf saat membuka Seminar Digital Trend bertema “Pemanfaatan Website untuk Peningkatan Potensi Daerah” di Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Jatim, pada Kamis 11 Desember 2014.
Ia mengatakan, dengan beralihnya dari pelayanan yang sebelumnya manual ke teknologi informasi maka ke depan pelayanan kepada masyarakat harus semakin ditingkatkan kearah yang lebih cepat dan baik. Menurutnya, dengan dilaksanakannya seminar ini dapat memotivasi para PNS khususnya di lingkungan Pemprov, kabupaten/kota Jatim untuk menggunakan teknologi dalam memberikan pelayanan kepada publik. Sehingga pelayanan dapat berjalan dengan lebih baik dan cepat.
Menurutnya, pemanfaatan website di era digital memilik pengaruh yang luar biasa dalam kehidupan masyarakat serta mempunyai peran yang saling mendukung satu sama lain. Ada dua faktor utama yang mempengeruhi globalisasi di era digital, yakni berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi serta dampak integrasi ekonomi dunia.


Teknologi informasi memiliki beberapa manfaat,antara lain : 
  1. Akan tercipta pemerintahan yang lebih baik,karena proses pelayanan yang lebih trasnparan,terjadi control masyarakat yang lebih kuat,dan pengawasan yang bersifat lekat waktu (realtime) Berkurangnya praktek-praktek korupsi, karena komputer tidak memiliki sifat bawaan perilaku yang korup. 
  2. Tata hubungan yang lebih ramping untuk terlaksananya pemerintah yang lebih baik.
  3. Peningkatan efisiensi pemerintah di semua proses untuk menghadapi pemborosan belanja sektor publik atau inefisiensi dalam berbagai proses.
  4. Akan terjadi efisisensi dalam skala ruang dan waktu. 
  5. Struktur dan organisasi informasi yang tersistematisasi.
Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, saat ini Pemprov Jawa Timur sudah mengantisipasi dengan berbagai cara di berbagai sektor dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui peningkatan keterampilan, mengembangkan industri nasional, pengembangan pertanian, kelautan dan perikanan, energi, infrastruktur dan usaha mikro, kecil dan menengah.
Seminar diikuti ratusan peserta dari humas pengelola website Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov Jatim dan kabupaten/kota se-Jatim, termasuk Kabupaten Nganjuk.